Beranda blog

Diduga Pengedar Sabu, Warga Pancoran Dicokok Polisi

1784696982808

BONDOWOSO, Lagi-lagi Jajaran satuan reserse narkoba (Sat Reskoba) Polres Bondowoso mencokok Zainullah Bin Senol (30). Pasalnya ia diduga sebagai pengedar serbuk kristal atau sabu.

Zainullah warga dusun Widoro, Desa Pancoran, Bondowoso, Jawa Timur ini bertekuk lutut saat dicokok petugas, betapa tidak ia ketahuan menyembunyikan sabu didalam saku depan celananya.

Iptu Hadi Sukisman,Kasat Resnarkoba Polres Bondowoso mengatakan, Senol diamankan di jalan dusun Widoro, Desa Pancoran, Kecamatan kota Bondowoso,Rabu (3/7/2019) sekira pukul 23.00 WIB.

Penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat yang menyampaikann adanya pelaku peredaran narkoba jenis sabu. Dengan ciri-ciri sesuai dengan tampilan fisik pelaku.

1791899701721

Setelah dilakukan penyelidikan dan dilakukan penggeledahan,ditemukan pada saku celana depan bungkusan plastik kecil yang berisi sabu.

“Dari Zainullah berhasil diamankan beberapa barang bukti, yaitu satu paket sabu yang dibungkus klip plastik disolasi. Serta uang tunai Rp 350 ribu dan satu HP,” kata Iptu Hadi, Kamis (4/7/2019).

Diterangkan bahwa berdasarkan barang bukti yang bersangkutan diduga melanggar Pasal 114 ayat (1) Subs Pasal 112 ayat (1) UU.RI No. 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika.

“Ancaman hukuman minimal 6 tahun, maksimal 20 tahun,” katanya.

Sementara untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, serta penyidikan Zainullah diamankan di Mako Polres Bondowoso, setelah nanti berkas lengkap atau P21 akan segera diserahkan ke Kejaksaan.

ilustrasi-stop-pungli

Diterjang Hujan Lebat, Dapur Rumah Warga Besuki Situbondo Ambruk

1784696982808

Situbondo – Hujan lebat yang disertai hembusan angin kencang di Kecamatan Besuki telah memporak porandakan dapur rumah warga yang bernama Samawi (55). Rumah Sanawi yang berlokasi di Rt 03, Rw 01, Dusun Mandar, Desa Belimbing, Besuki, Situbondo, Jawa Timur tepat pukul 03.00 dini hari, Jumat, (8/3).


Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun media online ini di lapangan menyebutkan bahwa, panjang rumah 5 meter dan lebar 6 meter yang berpenghuni 5 jiwa tersebut hancur pada bagian dapurnya.
“Untung saja kelima penghuni rumah itu selamat meski dalam keadaan tertidur lelap,” ujar Sonata, anggota tim Paskalis BPBD Situbondo, Jumat, (8/3).

1791899701721


Sonata menambahkan bahwa kerugian yang dialami korban yakni diperkirakan sekitar Rp 15 juta. (ans)

ilustrasi-stop-pungli

Dinas Perikanan Kolaborasi dengan PWI dan Perhutani Tebar 8.000 Bibit Ikan di Madukara

1784696982808

Banyuwangi – Demi mengembangkan potensi wisata berbasis lingkungan dan menjaga kelestarian alam di Banyuwangi .Kamis (19/11/2026) Dinas Perikanan Banyuwangi bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Banyuwangi dan Perhutani KPH Banyuwangi Barat menggelar kegiatan Bakti Alam 2026 di Tempat Wisata Alam Madu Kara, Desa Bumiharjo, Kecamatan Glenmore.

Kegiatan tersebut diisi dengan penebaran 8.000 bibit ikan di kawasan wisata alam. Mengusung konsep kolaborasi aksi konservasi, tebar ikan, alam lestari, dan aman untuk masyarakat, kegiatan ini juga melibatkan masyarakat serta kalangan pemuda yang tinggal di sekitar Desa Bumiharjo.

Kepala Dinas Perikanan Banyuwangi, Suryono Bintang Samudro, mengatakan Bakti Alam bukan sekadar kegiatan menebar benih ikan. Lebih dari itu, kegiatan tersebut diharapkan menjadi pengingat sekaligus upaya membangun kesadaran bersama untuk menjaga kelestarian alam.
“Kami berharap kegiatan ini tidak hanya menebar ikan, tetapi juga menebar harapan agar alam tetap lestari dan bisa memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar hutan,” kata Suryono.
Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya membangun integrasi penyelamatan ekosistem perairan darat. Selama ini, perhatian terhadap konservasi sumber daya perikanan dan perairan dinilai masih banyak berfokus pada kawasan pesisir.

Padahal, Banyuwangi memiliki potensi sumber daya air tawar yang cukup besar. Bahkan, panjang aliran sungai di Banyuwangi mencapai sekitar 1.200 kilometer. Karena itu, kawasan Madu Kara diharapkan bisa menjadi percontohan kawasan perlindungan sumber daya alam, khususnya ekosistem perairan tawar.
“Jadi, di sini bukan hanya ada pohon dan air, tetapi juga ada ikan yang menjadi bagian dari konservasi. Kita ingin membangun komitmen bersama untuk menjaga kawasan Madukara,” ujarnya.

Dalam kegiatan tersebut, jenis ikan yang ditebar juga dipilih dengan mempertimbangkan aspek kelestarian ekosistem. Beberapa di antaranya ikan nilem, tombro, tawes, dan wader. Jenis tersebut dipilih agar tidak memasukkan ikan invasif ke dalam ekosistem perairan setempat.

Administratur Perhutani KPH Banyuwangi Barat, Enny Handhayany, menilai potensi sumber daya alam di kawasan hutan harus bisa memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Namun, pemanfaatan tersebut perlu berjalan beriringan dengan upaya konservasi.
Menurutnya, kelestarian alam menjadi modal penting agar potensi sumber daya yang dimiliki Banyuwangi tetap bisa dinikmati hingga generasi mendatang.
“Potensi yang ada di hutan harus bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Kuncinya ada pada konservasi. Bagaimana alam ini bisa kita jaga sampai anak cucu kita nanti,” tutur Enny.

1791899701721

Dia juga menyoroti melimpahnya sumber mata air di Banyuwangi sebagai salah satu kekayaan alam yang perlu dijaga bersama. Potensi tersebut akan semakin bernilai apabila didukung kesadaran dan kepedulian masyarakat.
“Potensi alam ditambah kesadaran dan kepedulian warga bisa berkolaborasi untuk kesejahteraan bersama,” imbuhnya.

Dukungan terhadap upaya konservasi juga disampaikan Camat Glenmore, Eko Yulianto. Dia menyebut kawasan Madu Kara memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata yang dapat menggerakkan perekonomian masyarakat Desa Bumiharjo.

Namun, pengembangan wisata tersebut perlu diimbangi dengan perlindungan ekosistem. Salah satu langkah yang didorong adalah penyusunan peraturan desa (perdes) untuk menjaga kelestarian lingkungan.”Kita minta segera ada perdes untuk melindungi ekosistem alam di sini. Kita ingin kawasan ini bisa dipromosikan ke depan sebagai destinasi wisata yang ikut menggerakkan ekonomi Bumiharjo,” jelas Eko.

Senada, Kepala Desa Bumiharjo, Sutarji, mengatakan desanya memiliki sumber daya air yang melimpah. Potensi tersebut perlu dijaga agar tetap memberikan manfaat bagi masyarakat.
Dia berharap program penebaran benih ikan bisa menjadi bagian dari upaya memperkuat konservasi alam di wilayahnya. Pemerintah desa juga berkomitmen mendukung perlindungan ekosistem melalui penguatan regulasi.”Kami memiliki sumber daya air yang melimpah. Dengan program tebar benih ikan ini, kami berharap konservasi alam terus terjaga. Desa juga akan ikut menjaga dengan memperkuat regulasi larangan menangkap ikan menggunakan putas,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua PWI Banyuwangi, Hariyadi, mengatakan kegiatan Bakti Alam 2026 merupakan bagian dari upaya organisasi wartawan tersebut untuk turut ambil bagian dalam gerakan konservasi alam di Banyuwangi.
Menurutnya, peran wartawan tidak hanya sebatas menyampaikan informasi, tetapi juga ikut membangun kesadaran masyarakat melalui publikasi yang edukatif. Salah satunya mengenai pentingnya menjaga kelestarian alam dan keberadaan ikan di habitat aslinya.”Kami ingin PWI juga bisa ikut ambil bagian dalam upaya konservasi alam di Banyuwangi. Melalui publikasi yang mengedukasi masyarakat, kami berharap kesadaran tentang pentingnya menjaga alam dan ekosistem, termasuk keberadaan ikan di alam bebas, semakin tumbuh,” kata Hariyadi.

Dia juga menyampaikan apresiasi kepada Dinas Perikanan Banyuwangi dan Perhutani KPH Banyuwangi Barat yang telah membuka ruang kolaborasi antara wartawan, pemerintah, dan masyarakat dalam kegiatan pelestarian lingkungan tersebut.
“Kami berterima kasih kepada Dinas Perikanan dan Perhutani yang telah memberikan ruang kolaborasi bersama wartawan dan masyarakat untuk ikut menjaga alam. Kami berharap kegiatan seperti ini tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi bisa menjadi gerakan bersama yang berkelanjutan,” pungkasnya.(mam)

ilustrasi-stop-pungli

Ketua DPRD Bondowoso Ingatkan Pejabat Bondowoso ,Rakyat Menunggu Pengabdian

1784696982808

BONDOWOSO – Ketua DPRD Bondowoso, H. Ahmad Dhafir, S.H., M.H., mengingatkan para pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso agar tidak terjebak pada kebanggaan jabatan. Menurutnya, jabatan merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan melalui pengabdian nyata kepada masyarakat.

Pesan tersebut disampaikan Ahmad Dhafir usai menghadiri pelantikan dan pengambilan sumpah janji sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, dan Pengawas yang dipimpin Bupati Bondowoso KH. Abdul Hamid Wahid di Pendopo Raden Bagus Asra, Kamis (19/11/2026).

Sebagai wakil rakyat, Ahmad Dhafir menegaskan bahwa orientasi utama seorang pejabat bukanlah kedudukan maupun prestise jabatan, melainkan tanggung jawab untuk melayani masyarakat.

“Tentu, sebagai wakil rakyat, harapan saya bagaimana fokus mengabdi kepada rakyat. Jabatan itu amanah. Jangan bangga dengan jabatan, tetapi pahamilah bahwa di pundak para pejabat terdapat tanggung jawab pengabdian kepada rakyat. Itu yang terpenting,” tegasnya.

Tidak hanya menyoroti tanggung jawab pejabat, Ahmad Dhafir juga memberikan catatan penting terkait kinerja organisasi perangkat daerah (OPD), terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran.

Ia mengingatkan agar para pejabat tidak hanya berorientasi pada output atau sebatas menyelesaikan pekerjaan administratif, menyusun anggaran, hingga mempertanggungjawabkan penggunaan keuangan melalui surat pertanggungjawaban (SPJ).

Lebih dari itu, setiap program pemerintah harus memiliki outcome yang jelas, yakni hasil dan manfaat nyata yang dapat dirasakan masyarakat.

“Kadang-kadang hanya tahu pada output. Hanya tahu bagaimana menganggarkan dan meng-SPJ-kan. Padahal, yang terpenting adalah memahami outcome. Ada program jangka pendek, jangka menengah, kemudian ada benefit. Itu yang penting,” ungkapnya.

1791899701721

Menurut Ahmad Dhafir, setiap program harus dikaji secara matang, baik di tingkat OPD maupun bidang pemerintahan lainnya. Ukuran keberhasilan tidak cukup dilihat dari terlaksananya kegiatan atau terserapnya anggaran, tetapi sejauh mana program tersebut memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat.

Karena itu, ia berharap pejabat yang baru dilantik mampu menerjemahkan kebijakan pemerintah menjadi program kerja yang terukur, tepat sasaran, dan benar-benar menjawab kebutuhan publik.

Menanggapi penataan jabatan menjelang penutupan tahun anggaran, Ahmad Dhafir juga mengingatkan pentingnya menjaga kesinambungan pelaksanaan program pemerintahan sekaligus mempersiapkan perencanaan ke depan.

Ia menekankan bahwa setiap aparatur harus terus melakukan perbaikan kinerja dari waktu ke waktu.

“Bagaimana kita hari ini lebih baik dari kemarin, dan hari esok lebih baik dari hari ini,” pungkasnya.

Pesan Ketua DPRD tersebut menjadi pengingat bahwa keberhasilan birokrasi tidak cukup diukur dari banyaknya program yang dilaksanakan atau besarnya anggaran yang terserap.

Pada akhirnya, kehadiran pemerintah harus dapat dibuktikan melalui manfaat konkret yang dirasakan masyarakat.

 

ilustrasi-stop-pungli

Manajemen Talenta Jadi Arah Penataan Birokrasi Bondowoso, Sekda Ungkap Pertimbangan BKN dalam Pengisian Jabatan

1784696982808

BONDOWOSO – Pemerintah Kabupaten Bondowoso mulai mengarahkan penataan birokrasi melalui penerapan manajemen talenta. Pengisian jabatan tidak semata-mata didasarkan pada pergeseran posisi, tetapi juga mempertimbangkan pengalaman, kompetensi, rekam jejak, serta kebutuhan organisasi.

Hal tersebut mengemuka setelah Bupati Bondowoso Dr. KH. Abdul Hamid Wahid, M.Ag., melantik dan mengambil sumpah janji sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, dan Pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso, Kamis (19/11/2026).

Sekretaris Daerah (Sekda) Bondowoso, Fathur Rozi, menjelaskan bahwa pengisian jabatan dalam struktur pemerintahan harus memperhatikan jenjang pengalaman dan kapasitas aparatur. Salah satu pertimbangannya terlihat dalam pengisian jabatan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah.

Menurutnya, jabatan asisten memiliki tanggung jawab strategis karena mengoordinasikan sejumlah perangkat daerah. Karena itu, pengisiannya tidak bisa dilakukan secara sembarangan, apalagi hanya dengan menggeser pejabat dari jenjang jabatan di bawahnya tanpa mempertimbangkan pengalaman memimpin perangkat daerah.

Sekda menegaskan, pertimbangan tersebut merupakan bagian dari penataan organisasi agar pejabat yang menduduki posisi strategis memiliki pengalaman dan kapasitas yang sesuai dengan tanggung jawabnya.

“Kami berkonsultasi ke BKN. Untuk jabatan asisten, disarankan tidak langsung diisi dari pejabat yang berasal dari bawah karena belum memiliki pengalaman menjadi kepala perangkat daerah. Jabatan asisten ini mengoordinasikan perangkat daerah lainnya,” jelas Fathur Rozi.

Menurutnya, jabatan Asisten Perekonomian dan Pembangunan merupakan posisi senior dalam struktur pemerintahan daerah. Pengalaman memimpin organisasi perangkat daerah dinilai penting karena jabatan tersebut membutuhkan kemampuan koordinasi lintas sektor, pemahaman kebijakan, serta kepemimpinan yang matang.

Dalam sistem manajemen talenta ASN, penempatan pegawai idealnya didasarkan pada pemetaan potensi, kompetensi, kinerja, dan rekam jejak jabatan. Prosesnya juga mencakup pengembangan talenta, penyiapan calon pengganti melalui rencana suksesi, penempatan pada jabatan yang sesuai, serta pemantauan dan evaluasi.

Dengan demikian, manajemen talenta bukan sekadar memindahkan atau mempromosikan seseorang, melainkan memastikan orang yang tepat berada pada jabatan yang tepat berdasarkan kebutuhan organisasi dan kapasitas yang terukur. Prinsip ini juga sejalan dengan sistem merit dalam manajemen ASN.

Di sisi lain, Fathur Rozi mengakui bahwa setelah pelantikan tersebut masih terdapat sejumlah posisi jabatan yang belum terisi. Pemerintah daerah, kata dia, akan terus melakukan penataan dan penyegaran organisasi sesuai kebutuhan.

1791899701721

Namun, ketika ditanya kemungkinan adanya pelantikan lanjutan dalam waktu dekat atau masih pada tahun ini, Sekda belum memberikan kepastian.

“Masih ada, memang. Tentu akan terus kita lakukan. Ini seperti yang disampaikan Pak Bupati, bagian dari penyegaran,” ungkapnya.

Terkait kemungkinan pelantikan berikutnya, ia meminta agar hal tersebut menunggu perkembangan lebih lanjut.

“Ya, kita lihat saja nanti seperti apa,” ujarnya.

Penerapan manajemen talenta menjadi langkah penting bagi Bondowoso dalam membangun birokrasi yang profesional. Namun, keberhasilannya tidak cukup diukur dari banyaknya pejabat yang dilantik atau bergesernya posisi struktural.

Lebih jauh, publik perlu melihat apakah penempatan pejabat benar-benar didasarkan pada kompetensi, rekam jejak, hasil penilaian kinerja, dan kebutuhan organisasi.

Transparansi proses, objektivitas penilaian, serta kesesuaian antara kapasitas pejabat dan jabatan yang diemban menjadi faktor penting agar manajemen talenta tidak berhenti sebagai kebijakan administratif.

Sebab, tujuan akhir penataan birokrasi bukan sekadar mengisi kursi jabatan yang kosong, melainkan menghadirkan pemerintahan yang efektif, profesional, dan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Bondowoso.

 

 

ilustrasi-stop-pungli

Bupati Bondowoso Sampaikan Lima Pesan Saat Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama hingga Pengawas

1784696982808

BONDOWOSO – Bupati Bondowoso KH. Abdul Hamid Wahid melantik dan mengambil sumpah janji sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, dan Pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso, Kamis (19/11/2026).

Pelantikan tersebut menjadi bagian dari penataan dan penyegaran birokrasi pemerintahan melalui mutasi, rotasi, dan promosi jabatan. Kebijakan ini juga diarahkan untuk menerapkan manajemen talenta dalam penempatan aparatur, dengan harapan mampu mendorong kinerja organisasi serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Dalam sambutannya, Bupati KH. Abdul Hamid Wahid menegaskan bahwa mutasi, rotasi, dan promosi merupakan hal yang wajar dalam dinamika birokrasi. Seluruh proses, menurutnya, dilakukan secara objektif dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ia mengingatkan bahwa jabatan bukanlah hak pribadi, melainkan amanah sekaligus ruang pengabdian yang harus dipertanggungjawabkan melalui kinerja nyata.

“Jabatan bukanlah hak pribadi, melainkan ruang pengabdian. Segera beradaptasi, pahami tugas, dan tunjukkan hasil kerja nyata,” tegas Bupati.

Bupati juga menempatkan para pejabat yang baru dilantik sebagai penggerak utama birokrasi dan pelayanan publik. Karena itu, mereka dituntut tidak sekadar menjalankan rutinitas administratif, tetapi mampu menghadirkan perubahan dan mempercepat pencapaian pembangunan daerah.

Untuk memastikan roda pemerintahan berjalan efektif, Bupati menekankan lima hal penting yang harus menjadi pedoman seluruh pejabat.

Pertama, menjaga integritas dengan tidak menyalahgunakan kewenangan, serta tetap jujur dan rendah hati. Kedua, meningkatkan kinerja melalui target yang jelas, inisiatif, dan kreativitas.

Ketiga, memperkuat kerja sama, koordinasi, dan kolaborasi ant perangkat daerah. Keempat, memberikan pelayanan publik dengan hati melalui pelayanan yang cepat, ramah, dan solutif. Kelima, terus belajar dan beradaptasi terhadap perkembangan digitalisasi serta perubahan zaman.

Pesan tersebut sekaligus menjadi penegasan bahwa pejabat tidak boleh terjebak pada kebanggaan jabatan maupun posisi struktural semata. Hasil kerja dan manfaat yang dirasakan masyarakat harus menjadi ukuran utama keberhasilan seorang aparatur.

“Yang mendapat promosi jangan jemawa, dan yang mengalami mutasi jangan berkecil hati. Ukuran keberhasilan bukanlah di mana kita ditempatkan, melainkan seberapa besar manfaat yang kita berikan untuk masyarakat,” ujarnya.

Bupati berharap pelantikan tersebut menjadi momentum memperkuat semangat pengabdian dan meningkatkan profesionalisme aparatur untuk mewujudkan Bondowoso yang berkah, berkualitas, akseleratif, dan holistik.

Pelantikan ini didasarkan pada dua keputusan Bupati Bondowoso tertanggal 19 November 2026, yakni Keputusan Nomor 821.00.3.3.2/172/800.1.3.3/BigMutPro/430.10.1/2026 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, serta Keputusan Nomor 821.00.3.3.2/173/800.1.3.3/BigMutPro/430.10.1/2026 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Administrator dan Pengawas.

Berikut nama pejabat yang dilantik

​Dra. Nunung Setianingsih, M.M. — Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

​Gede Budiawan, S.Sos., M.Si. — Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

​Drs. Sigit Purnomo, M.M. — Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah

​Eko Pribadi, S.T., M.Si. — Kepala Dinas Perhubungan

​Putu Budi Setiawan, S.T., M.M. — Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah

​Ir. Lili Kartini, S.T., M.T. — Kepala Bidang Bina Marga Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi

1791899701721

​Sahrial Fahri, S.T., M.Si. — Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

​Tisnahari Murti, S.T. — Kepala Bidang Perlindungan Lingkungan Hidup dan Keanekaragaman Hayati di Lingkungan Hidup

​Cahyo Adistiawan, S.T., M.Si. — Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

​Febrian Widyatmoko, S.T., M.M. — Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

​Eko Nurhidayat, S.S.T.P. — Sekretaris Kecamatan Bondowoso

​Markos Dacosta, S.Sos. — Sekretaris Kecamatan Tapen

​Deki Handi Prasetyo, S.T., M.Si. — Sekretaris Kecamatan Grujugan

​Jamilah Fitria Estuti, S.S.T.P. — Sekretaris Badan Pendapatan Daerah

​Zainul Rida, S.H. — Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

​Dwi Purnomo, S.S.T.P., M.Si. — Camat Sukosari

​Riring Mardikaningrum, S.Sos., M.M. — Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

​Dewi Rahayu, S.H. — Sekretaris Badan Pengelola Keuangan Daerah / Keuangan dan Aset Daerah

​Gagu Supidi Putra, S.T., M.M. — Sekretaris Dinas Pendidikan

​Afikatu Laili, S.Sos., M.M. — Sekretaris Kecamatan Wonosari

​Lailatul Qodriyah, S.S.T.P. — Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

​Dodi Agus Prayitno, S.T., M.Si. — Sekretaris Kecamatan Tegalampel

​Ahmad Kurniawan, S.I.P. — Sekretaris Kecamatan Tenggarang

​Kurniati, S.T., M.M. — Lurah Tenggarang, Kecamatan Tenggarang

​

ilustrasi-stop-pungli

Tak Punya Laut Bondowoso Raih FORIKAN Award Jatim 2026, Buktikan Inovasi Olahan Ikan Berbuah Prestasi

1784696982808

PASURUAN – Keterbatasan geografis bukan penghalang bagi Kabupaten Bondowoso untuk berkontribusi dalam pengembangan sektor kelautan dan perikanan.

Meski tidak memiliki wilayah laut, Bondowoso justru mampu menorehkan prestasi di tingkat Provinsi Jawa Timur melalui pengembangan kuliner berbasis olahan hasil perikanan.

Prestasi tersebut dibuktikan dengan diraihnya penghargaan FORIKAN Award Jawa Timur 2026 kategori “Berperan Aktif dalam Pengembangan Sentra Kuliner Berbasis Olahan Hasil Perikanan” dalam rangka memperingati Hari Ikan Nasional (Harkannas) ke-13 Tahun 2026.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Kabupaten Bondowoso, Dr. Ny. Hj. Khodijatul Qodriyah, A.P., S.Ag., M.MPub., M.Si., dalam rangkaian peringatan Hari Ikan Nasional Provinsi Jawa Timur 2026 yang berlangsung di Kantor Bupati Pasuruan, Rabu (18/11/2026).

Khodijatul Qodriyah mengungkapkan rasa syukur atas penghargaan yang diraih Bondowoso. Menurutnya, capaian tersebut menjadi bukti bahwa daerah yang tidak memiliki laut sekalipun tetap dapat mengambil peran aktif dalam mengembangkan potensi sektor perikanan, khususnya melalui pemberdayaan pelaku usaha kecil dan menengah (UKM).

“Alhamdulillah, meskipun Bondowoso tidak memiliki laut, kita tetap bisa berperan aktif dalam mendukung pengembangan sektor perikanan. Salah satunya melalui sosialisasi, pembinaan, dan pemberdayaan UKM agar produk olahan hasil perikanan semakin dikenal dan berkembang di tengah masyarakat,” ungkapnya.

Ia berharap penghargaan tersebut tidak hanya menjadi kebanggaan, tetapi juga menjadi motivasi untuk memperluas inovasi serta memperkuat program pemberdayaan masyarakat ke depan.

“Penghargaan ini tentu menjadi penyemangat bagi kami untuk terus bergerak. Harapannya, apa yang sudah dilakukan bisa semakin ditingkatkan sehingga memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat Bondowoso,” tuturnya.

Menurut istri Bupati Bondowoso tersebut, pengembangan sentra kuliner berbasis olahan hasil perikanan memiliki manfaat strategis. Selain mendorong peningkatan konsumsi ikan, upaya tersebut juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat.

1791899701721

“Pengembangan kuliner olahan ikan bukan hanya soal mengajak masyarakat gemar makan ikan. Lebih dari itu, ada potensi ekonomi yang bisa dikembangkan. Produk olahan ikan dapat menjadi peluang usaha, mendorong pertumbuhan UKM, sekaligus meningkatkan kreativitas para pelaku usaha kuliner,” paparnya.

Melalui TP PKK, berbagai inovasi produk olahan hasil perikanan terus didorong agar memiliki nilai tambah dan daya saing. Hasil perikanan diharapkan tidak hanya menjadi bahan pangan untuk konsumsi sehari-hari, tetapi juga mampu diolah menjadi produk kuliner yang memiliki nilai ekonomi.

Di sisi lain, peningkatan konsumsi ikan juga menjadi perhatian penting dari aspek kesehatan. Ikan merupakan sumber pangan bergizi yang kaya protein, asam lemak omega-3, vitamin D, vitamin B kompleks, serta berbagai mineral yang dibutuhkan tubuh.

Karena itu, Khodijatul menegaskan komitmennya untuk terus memberikan motivasi sekaligus mengajak masyarakat Bondowoso membiasakan konsumsi ikan dalam kehidupan sehari-hari.

“Kesadaran masyarakat untuk mengonsumsi ikan perlu terus ditumbuhkan. Kami ingin kebiasaan makan ikan menjadi bagian dari kehidupan keluarga, karena selain membantu memenuhi kebutuhan gizi, juga menjadi salah satu upaya membangun keluarga yang sehat dan berkualitas,” tegasnya.

Peringatan Hari Ikan Nasional ke-13 Provinsi Jawa Timur 2026 kali ini mengusung tema “Pangan Biru untuk Indonesia Maju”. Sejumlah kegiatan turut memeriahkan agenda tersebut, di antaranya FORIKAN Award Jawa Timur 2026, gelar produk kelautan dan perikanan, Fish Bento Battle (Jatim Krebekan), lomba kreasi bekal menu ikan, Gemarikan Jingle Got Talent, serta Jatim Gemari Style (JGS), yakni lomba senam Gemari.

Raihan penghargaan ini diharapkan menjadi momentum bagi Kabupaten Bondowoso untuk semakin memperkuat gerakan gemar makan ikan, memperluas inovasi kuliner berbasis hasil perikanan, serta meningkatkan pemberdayaan UKM agar mampu tumbuh dan memiliki daya saing.

Penghargaan tersebut bukan sekadar pengakuan atas kiprah TP PKK Bondowoso, melainkan juga menjadi dorongan untuk membuktikan bahwa keterbatasan geografis bukanlah hambatan dalam membangun kreativitas, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mewujudkan keluarga yang lebih sehat melalui konsumsi pangan bergizi.

ilustrasi-stop-pungli

Pemkab Bondowoso Perkuat Pengawasan Keuangan Desa ,Roadshow Jaga Desa Tahun 2026 Dimulai

1784696982808

BONDOWOSO – Pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Bondowoso.

Melalui kegiatan Sosialisasi Jaga Desa Tahun 2026, pemerintah daerah berupaya memperkuat pembinaan sekaligus pengawasan agar penggunaan anggaran desa berjalan sesuai aturan dan terhindar dari potensi penyimpangan.

Wakil Bupati Bondowoso, As’ad Yahya Syafi’i, S.E., menghadiri kegiatan sosialisasi yang berlangsung di Kecamatan Wonosari . Kegiatan ini menjadi bagian dari langkah strategis pemerintah daerah dalam mendorong tata kelola pemerintahan desa yang tertib, transparan, dan bertanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Roadshow Jaga Desa diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD), kegiatan ini melibatkan para camat, lurah, serta kepala desa dari wilayah Kecamatan Bondowoso, Tenggarang, Wonosari, dan Tapen.

Tak sekadar memberikan pemahaman administratif, sosialisasi tersebut juga menghadirkan narasumber dari unsur legislatif, kejaksaan, dan kepolisian. Ketiga unsur tersebut memberikan perspektif berbeda mengenai pengawasan anggaran, kepatuhan hukum, hingga penindakan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan desa.

Ketua DPRD Kabupaten Bondowoso, H. Ahmad Dhafir, S.H., M.H., menyampaikan materi mengenai penguatan fungsi pengawasan DPRD terhadap kebijakan anggaran dan pelaksanaan pembangunan desa. Menurutnya, pengawasan menjadi bagian penting untuk memastikan setiap program dan penggunaan anggaran berjalan sesuai perencanaan serta benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Bondowoso, Dr. David Palapa Duarsa, S.H., M.H., mengulas penguatan kepatuhan hukum dan langkah pencegahan penyimpangan dana desa melalui program Jaga Desa.

1791899701721

Ia menekankan pentingnya pemahaman terhadap regulasi serta pendampingan hukum bagi aparatur desa. Dengan demikian, potensi persoalan hukum akibat kekeliruan dalam pengelolaan keuangan desa dapat diminimalkan.

Dari unsur kepolisian, Kanit Tipikor Polres Bondowoso, Ipda Yudhi Kurniawan, memberikan pemaparan terkait penindakan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan desa. Materi tersebut menjadi pengingat bahwa penggunaan anggaran desa harus dilakukan secara bertanggung jawab dan tidak boleh menyimpang dari ketentuan hukum.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati As’ad Yahya Syafi’i menyampaikan apresiasi kepada seluruh narasumber yang telah memberikan pembekalan kepada para pemangku kepentingan di tingkat kecamatan dan desa.

Ia menegaskan, Sosialisasi Jaga Desa merupakan langkah strategis Pemerintah Kabupaten Bondowoso untuk memperkuat pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa, terutama dalam pengelolaan keuangan.

Lebih lanjut, Wakil Bupati mengajak seluruh pemangku kepentingan, khususnya aparatur pemerintah desa, membangun komitmen bersama dalam menjaga integritas, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, serta mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam setiap penggunaan anggaran.

Melalui kegiatan ini, pemerintah daerah berharap aparatur desa semakin memahami tanggung jawab dalam mengelola keuangan publik. Sebab, anggaran desa bukan sekadar angka dalam laporan pertanggungjawaban, melainkan amanah masyarakat yang harus dikelola secara transparan, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan.

ilustrasi-stop-pungli

Dihajar Lonjakan Kendaraan, Jalan Alternatif Sentong Rusak Parah, Pemprov Jatim Kucurkan 5 Miliar

1784696982808

BONDOWOSO – Heru warga yang setiap hari melewati jalan alternatif mengungkapkan bahwa kondisi jalan semakin memprihatinkan setelah dijadikan jalur alternatif bagi kendaraan yang dialihkan akibat amblesnya Jembatan Sentong.

Menurutnya, kerusakan terlihat semakin parah. Bahkan, di beberapa bagian, permukaan jalan terkikis hingga ke bagian tengah badan jalan.

“Menghawatirkan ,takut jatuh ,”tegasnya .

Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) tidak tinggal diam,langsung menangani kerusakan parah jalan alternatif yang menjadi jalur pengalihan arus lalu lintas akibat amblasnya Jembatan Sentong, Kabupaten Bondowoso.

Tak tanggung-tanggung, anggaran sebesar Rp 5 miliar disiapkan untuk memperbaiki jalan sepanjang 6,1 kilometer. Pengerjaan proyek tersebut dipastikan segera dilakukan dan ditargetkan rampung pada Desember 2026.

Kepastian itu disampaikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga Provinsi Jawa Timur, Edy Tambeng Widjaja, seusai meresmikan Jembatan Sentong di Desa Sukowiryo, Kecamatan Bondowoso, Minggu (15/11/2026).

Saat dikonfirmasi mengenai kondisi jalur alternatif yang mengalami kerusakan akibat lonjakan volume kendaraan selama pengalihan arus, pria yang akrab disapa Tambeng itu menegaskan bahwa proses penanganan sudah berjalan.

1791899701721

“Langsung dikerjakan, proses ya,” ujarnya.

Kerusakan cukup parah terjadi pada ruas jalan alternatif yang melintasi Desa Kembang dan Kelurahan Nangkaan, Kecamatan Bondowoso. Kedua jalur tersebut menjadi tumpuan utama kendaraan setelah akses Jembatan Sentong amblas dan arus lalu lintas dialihkan.

Lonjakan kendaraan yang melintas membuat beban jalan meningkat drastis hingga memicu kerusakan di sejumlah titik. Bahkan, beberapa bagian badan jalan dilaporkan mengalami pengikisan cukup dalam.

Tambeng menjelaskan, perbaikan akan mencakup ruas sepanjang 6,1 kilometer dengan dukungan anggaran mencapai Rp5 miliar. Mengingat jalur tersebut memiliki peran penting bagi mobilitas masyarakat, pihaknya menargetkan seluruh pekerjaan selesai sebelum tahun anggaran 2026 berakhir.

“Di Desember harus selesai, karena ini (masuk) tahun anggaran ini,” tegasnya.

Percepatan perbaikan ini diharapkan mampu mengembalikan kondisi jalan agar aman dan nyaman dilalui masyarakat. Selain itu, kelancaran arus kendaraan dan distribusi logistik yang melintasi Desa Kembang serta Kelurahan Nangkaan diharapkan segera pulih.(Dhex)

 

ilustrasi-stop-pungli

Kepala DPKP Bondowoso Kenalkan Beras Sintanur Wangi Lembah Raung Tembus pada Gubernur Jatim

1784696982808

BONDOWOSO – Produk unggulan pertanian Kabupaten Bondowoso, Beras Sintanur Wangi Lembah Raung, mulai diperkenalkan sebagai komoditas beras khusus yang memiliki keunggulan geografis, kualitas premium, dan potensi ekonomi tinggi.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Bondowoso, Mulyadi, S.P., S.T., M.M., memperkenalkan produk tersebut kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa seusai kegiatan penyerahan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) di Lapangan Sekarputih, Kecamatan Tegal Ampel, Bondowoso.

Dalam kesempatan itu, Mulyadi memaparkan capaian produksi Beras Sintanur Wangi Lembah Raung. Sepanjang 2025, produksinya tercatat lebih dari 1.147 ton dari lahan seluas 221,3 hektare dengan melibatkan 276 petani. Capaian tersebut dihitung setelah komoditas ini memperoleh sertifikat Indikasi Geografis (IG).

Menurutnya, budidaya padi Sintanur Wangi menerapkan dua metode penanaman, yakni sistem tabela (tanam benih langsung) dan sistem semai.

Pada sistem tabela, masa tanam hingga panen membutuhkan waktu sekitar 120 hari. Sementara itu, sistem semai memerlukan waktu 90–95 hari setelah tanam, dengan proses penyemaian benih terlebih dahulu selama kurang lebih 30 hari sebelum dipindahtanam ke lahan.

Keunggulan utama beras Sintanur Wangi tidak hanya terletak pada varietasnya, tetapi juga karakteristik geografis wilayah tempat tanaman tersebut dibudidayakan.

“Lima kecamatan di Bondowoso memiliki iklim yang sangat mendukung. Jika ditanam di luar Bondowoso, kualitasnya pasti menurun,” jelasnya.

Secara fisik, beras Sintanur Wangi memiliki bulir yang lebih mengkristal dengan tingkat keburaman rendah. Keistimewaan lainnya adalah aroma pandan yang kuat, bahkan sudah tercium sejak tanaman berusia sekitar 45 hari.
Dari sisi produktivitas, varietas ini mampu menghasilkan sekitar 5,1 hingga 5,5 ton gabah per hektare.

1791899701721

Untuk meningkatkan nilai tambah produk, PT Samudera Indo Pangan turut berperan dalam proses pengolahan hingga menghasilkan beras berstandar nasional. Karena masuk kategori beras khusus, produk ini memiliki nilai jual lebih tinggi dibandingkan beras pada umumnya.

Pengembangan produk tersebut diharapkan tidak berhenti pada peningkatan produksi semata, tetapi juga mampu memperkuat posisi tawar petani dan meningkatkan kesejahteraan mereka.

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyambut baik pengembangan Beras Sintanur Wangi Lembah Raung.

Ia berharap produktivitas yang saat ini berada pada kisaran 5–6 ton per hektare dapat terus ditingkatkan.

Menariknya, dalam kegiatan pasar murah, Khofifah juga menemukan beras dengan karakteristik serupa yang dipasok melalui Bulog Banyuwangi.

Khofifah menjelaskan bahwa beras tersebut merupakan produk yang berasal dari Bondowoso. Hal ini menjadi salah satu indikasi bahwa produk beras lokal Bondowoso telah menjangkau jalur distribusi yang baik.

Dengan keunggulan geografis, karakteristik aroma, serta kualitas yang memiliki nilai jual lebih tinggi, Beras Sintanur Wangi Lembah Raung berpeluang menjadi salah satu komoditas andalan Bondowoso.

Tantangannya kini adalah menjaga konsistensi mutu, meningkatkan produktivitas, dan memastikan nilai tambah ekonomi benar-benar dirasakan oleh petani.

ilustrasi-stop-pungli

Ijen Jadi Etalase Internasional, Sinung Minta Penanganan Sampah Lebih Serius

1784696982808

BONDOWOSO – Persoalan tata kelola persampahan di Kabupaten Bondowoso menjadi sorotan dalam Reses Masa Sidang I Tahun 2026/2027. Anggota DPRD Bondowoso, Sinung, menilai persoalan sampah perlu mendapat penanganan serius, mulai dari kawasan wisata internasional Kawah Ijen hingga lingkungan permukiman di wilayah perkotaan.

Hal tersebut disampaikan Sinung saat menggelar kegiatan reses di Aula Muhammadiyah, Jalan Panjaitan, Bondowoso, Minggu (15/11/2026).

Menurut Sinung, persoalan sampah merupakan salah satu isu mendesak yang harus segera ditangani pemerintah daerah. Bahkan, masalah tersebut turut menjadi materi aspirasi dalam aksi demonstrasi mahasiswa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) di DPRD Bondowoso pada 10 November 2026.

“Yang paling menarik, ada beberapa persoalan urgen di Kabupaten Bondowoso, khususnya terkait tata kelola persampahan. Ini juga menjadi salah satu materi demonstrasi adik-adik PMII di DPRD,” ungkapnya.

Sinung menjelaskan, Fraksi PDI Perjuangan telah melakukan sejumlah langkah konkret melalui kegiatan Merawat Pertiwi Pekan Peduli Sampah Nasional. Salah satunya dengan menggelar aksi bersih-bersih di kawasan Paltuding, Kawah Ijen.

Menurutnya, kawasan tersebut memiliki posisi strategis karena menjadi etalase internasional Kabupaten Bondowoso dan Banyuwangi. Namun, di balik daya tarik wisata kelas dunia itu, persoalan pengelolaan sampah masih menjadi pekerjaan rumah yang membutuhkan solusi nyata.

“Kawasan Kawah Ijen, khususnya Paltuding, merupakan etalase internasional Bondowoso dan Banyuwangi. Karena itu, persoalan sampah di sana tidak boleh dianggap sepele,” tegasnya.

Sebagai tindak lanjut, Sinung menyampaikan rencana penyediaan dua bak sampah berbahan besi yang bersifat tidak permanen. Bak tersebut nantinya akan diangkut secara berkala menggunakan truk untuk dibawa ke tempat pemrosesan akhir (TPA).

Sementara itu, sampah berbahan plastik direncanakan disalurkan kepada komunitas Sarkaspace untuk diolah menjadi produk yang memiliki nilai guna dan nilai ekonomi.

“Kami segera mengupayakan dua bak sampah dari besi. Bak ini tidak permanen dan secara periodik akan diangkut menggunakan truk untuk dibawa ke tempat pemrosesan akhir.Saya berharap fasilitasnya segera siap di Bondowoso. Untuk bahan-bahan plastik, akan kami berikan kepada komunitas Sarkaspace agar diolah menjadi barang-barang bermutu,” jelasnya.

Sampah Perkotaan Tak Kalah Mendesak
Tak hanya kawasan wisata Ijen, Sinung mengungkapkan persoalan sampah juga menjadi tantangan serius di wilayah perkotaan, khususnya Daerah Pemilihan (Dapil) 1.

1791899701721

Bahkan, menurutnya, hampir setiap sudut wilayah perkotaan masih berhadapan dengan persoalan sampah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan sampah tidak cukup hanya mengandalkan pengangkutan oleh petugas, tetapi membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat.

“Di Dapil 1, di pusat perkotaan, bahkan di kelurahan saya sendiri, hampir di setiap jengkal tanah pasti ada persoalan sampah. Karena pada dasarnya, di mana manusia berada, di situ pasti akan menimbulkan sampah,” ujarnya.

Sinung mencontohkan upaya pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang telah dilakukan bersama warga Perumahan Istana Bondowoso, Kelurahan Badean.

Salah satu program yang dijalankan adalah gerakan Bajak Sawah Bayar Pajak Pakai Sampah. Selain itu, dalam waktu dekat pihaknya juga berencana meresmikan pembangunan TEBA (Tempat Pengolahan Sampah Organik) di lingkungan Perumahan Istana Bondowoso.

Ia berharap inisiatif warga tersebut dapat menjadi contoh bagi lingkungan perumahan dan kawasan permukiman lainnya, terutama di wilayah Dapil 1.

“Harapan kami, iktikad baik warga Perumahan Istana Bondowoso ini bisa diduplikasi oleh lingkungan dan perumahan lainnya. Sehingga persoalan sampah bisa diselesaikan mulai dari lingkungan masing-masing,” tuturnya.

Menurut Sinung, pengelolaan sampah dari sumbernya menjadi salah satu langkah yang perlu diperkuat. Dengan demikian, tidak seluruh sampah harus berakhir di TPA karena sebagian dapat dipilah, didaur ulang, maupun diolah menjadi produk bermanfaat.

Relokasi TPA Dinilai Mendesak
Ketika ditanya mengenai sikap DPRD terhadap persoalan TPA, Sinung menegaskan bahwa relokasi tempat pemrosesan akhir tersebut menjadi kebutuhan yang harus segera ditindaklanjuti.

“TPA, mau tidak mau, suka tidak suka, harus segera direlokasi dan…” ungkapnya.

Pernyataan Sinung tersebut menegaskan bahwa persoalan persampahan Bondowoso membutuhkan penanganan secara menyeluruh. Tidak hanya melalui penyediaan fasilitas penampungan dan pengangkutan, tetapi juga penguatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat serta pembenahan sistem pemrosesan akhir.

Dengan persoalan sampah yang membentang dari kawasan wisata Paltuding hingga permukiman perkotaan, sinergi pemerintah daerah, DPRD, komunitas, dan masyarakat menjadi bagian penting dalam membangun tata kelola persampahan yang lebih baik di Bondowoso.

ilustrasi-stop-pungli

Dari Keluhan Warga hingga Regenerasi Politik, Ini Pesan Tajam Sinung Sudrajad dalam Reses

1784696982808

BONDOWOSO – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bondowoso, Sinung Sudrajad, S.Sos., M.M., menegaskan pentingnya forum reses sebagai ruang resmi untuk menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Namun, menurutnya, komunikasi antara wakil rakyat dan konstituen semestinya tidak hanya berlangsung ketika agenda reses digelar.

Hal tersebut disampaikan Sinung saat menggelar Reses Masa Sidang I Tahun 2026/2027 di Aula Muhammadiyah, Jalan Panjaitan, Bondowoso, pada 15/11/2026. November 2026.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan dari Daerah Pemilihan (Dapil) I tersebut mengungkapkan, selama ini aspirasi masyarakat sebenarnya dapat muncul kapan saja, termasuk melalui obrolan informal ketika bertemu konstituen.

Mulai dari kebutuhan perbaikan jalan lingkungan hingga berbagai persoalan pelayanan masyarakat.

“Dewan setiap hari bertemu dengan konstituen. Aspirasi itu tidak hanya disampaikan dalam forum reses. Ketika bertemu dan masyarakat menyampaikan kebutuhan lingkungannya, sepanjang sesuai nomenklatur anggaran dan RPJMD, semestinya bisa kita perjuangkan melalui forum-forum pembahasan anggaran,” ungkap Sinung.

Meski demikian, ia menjelaskan bahwa terdapat ketentuan yang mengharuskan aspirasi masyarakat melalui forum reses agar dapat diproses secara formal. Karena itu, ia mengajak masyarakat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan kebutuhan yang benar-benar menjadi prioritas.

Menariknya, dalam reses kali ini Sinung memilih menghadirkan peserta secara terbatas, tetapi mewakili berbagai unsur masyarakat. Mulai dari perwakilan Ikatan Keluarga Besar Raden Bagus Asra Kironggo Bondowoso, tokoh lingkungan, pengelola yayasan pendidikan, komunitas, hingga organisasi drum band DMT Bondowoso.

Menurutnya, kualitas usulan jauh lebih penting daripada sekadar banyaknya peserta yang hadir. Forum tersebut diharapkan menghasilkan aspirasi yang jelas, terukur, dan dapat ditindaklanjuti.

Salah satu aspirasi konkret disampaikan Ketua RT 21 Kelurahan Nangkaan, Putut. Ia mengungkapkan bahwa kondisi lingkungan setempat, terutama sanitasi, kesehatan lingkungan, serta akses jalan dan gang, relatif sudah berjalan baik.

1791899701721

Namun, warga masih membutuhkan dukungan sarana mobilitas berupa kendaraan roda tiga, seperti kendaraan jenis Viar, untuk menunjang kebutuhan lingkungan.

“Kami memerlukan kendaraan roda tiga. Tetapi pengelolaannya juga harus dipersiapkan, mulai dari siapa yang bertanggung jawab, di mana ditempatkan, untuk apa dimanfaatkan, hingga bagaimana pemeliharaannya dalam jangka panjang,” kata Putut.

Aspirasi tersebut menjadi salah satu catatan penting dalam forum reses. Sebab, pengadaan fasilitas publik tidak cukup hanya berorientasi pada tersedianya barang, tetapi juga harus disertai perencanaan pengelolaan dan keberlanjutan pemanfaatannya.

Di luar persoalan pembangunan lingkungan, Sinung juga menyoroti pentingnya regenerasi dalam organisasi politik. Ia memperkenalkan sejumlah kader muda PDI Perjuangan, termasuk para ketua PAC dari Kecamatan Kota, Tenggarang, dan Wonosari.

Menurutnya, regenerasi bukan sekadar pergantian kepengurusan, melainkan investasi jangka panjang untuk memastikan keberlanjutan organisasi sekaligus mempersiapkan generasi pemimpin berikutnya.

Ia menilai kelompok generasi muda, khususnya Gen Z, akan memiliki pengaruh besar dalam peta politik mendatang. Karena itu, kaderisasi harus dimulai sejak sekarang, bukan menunggu ketika pergantian kepemimpinan tiba.

“Tidak mungkin saya selamanya menjadi ketua. Regenerasi harus berjalan. Setiap organisasi membutuhkan kader penerus jika ingin terus bertahan,” tegasnya.

Melalui forum reses tersebut, Sinung berharap masyarakat tidak berhenti pada penyampaian keluhan, tetapi berani mengajukan kebutuhan yang menjadi kepentingan bersama.

Sementara bagi wakil rakyat, aspirasi itu menjadi pekerjaan politik yang harus diperjuangkan melalui mekanisme dan kewenangan yang tersedia.

Sebab, esensi reses bukan sekadar memenuhi agenda kedewanan, melainkan memastikan suara masyarakat benar-benar masuk dalam proses perencanaan pembangunan Kabupaten Bondowoso.

ilustrasi-stop-pungli
error: Content is protected !! silahkan di menghubungi admin jika ingin copy conten ini ... terima kasih